Perpustakaan Nasional RI dalam Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

Peran, Fungsi, dan Tugas Perpustakaan Nasional RI

Dalam dokumen resmi IFLA disebutkan pendapat Maurice B. Line bahwa perpustakaan nasional diartikan sebagai perpustakaan :

1.    Dengan literatur yang dihasilkan suatu bangsa

2.    Yang menampung sebagian besar kekayaan warisan budaya bangsa

3.    Pemimpin atau coordinator dari seluruh perpustakaan yang dimiliki oleh suatu bangsa

4.    Yang melaksanakan layanan secara nasional baik untuk perpustakaan lain atau masyarakat.

A. Peran Perpustakaan Nasional RI

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Perpustakaan Nasional RI dibentuk berdasarkan:

1. Sebagai salah satu sarana pelestarian bahan pustaka yang merupakan hasil budaya bangsa.
2. Meningkatkan daya guna dan hasil guna perpustakaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

B. Tugas Perpustakaan Nasional RI

Perpustakaan Nasional RI mempunyai tugas pokok yaitu, membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan perpustakaan dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan pelayanana informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, maka keputusan tentang Perpusnas RI-pun berubah. Perubahan tersebut tertuang pada Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1998 tentang perpustakaan Nasional. Berdasarkan keputusan tersebut, maka tugas pokok Perpustakaan Nasional RI adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan atas semua jenis perpustakaan.
2. Melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 dan PP No. 70 tahun 1991 (deposit), untuk perawatan pelestarian dan pendayagunaannya.
3. Melaksanakan penyusunan naskah Bibliografi Nasional Indonesia dan Katalog Induk Nasional.
4. Melaksanakan pengembangan tenaga perpustakaan dan kerja sama antar badan/lembaga termasuk perpustakaan di dalam maupun di luar negeri dalam jaringan informasi.
5. Melaksanakan layanan rujukan, informasi ilmiah, dan penelitian.

C. Fungsi Perpustakaan Nasional RI

Fungsi Perpustakaan Nasional RI ialah sebagai berikut:

1. Membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan mengenai pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan perpustakaan.
2. Melaksanakan pengembangan tenaga perpustakaan dan kerja sama antar badan/lembaga termasuk perpustakaan di dalam maupun di luar negeri.
3. Melaksanakan pembinaan atas semua jenis perpustakaan.
4. Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan bahan pustaka dari dalam maupun luar negeri.
5. Melaksanakan jasa perpustakaan, perawatan, dan pelestarian bahan pustaka.
6. Melaksanakan penyusunan naskah Bibliografi Nasional Indonesia dan Katalog Induk Nasional.
7. Melaksanakan penyusunan bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subjek, abstrak, dan penyusunan perangkat lunak bibliografi.
8. Melaksanakan jasa koleksi rujukan dan naskah.
9. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Dengan perkembangan dan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia maka Tata Kerja Perpusnas RI juga berubah. Dalam Keputusan Kepala Perpusnas RI No. 3 tahun 2001, fungsi perpusnas RI ialah:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perpustakaan.
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas perpusnas RI.
3. Penyelengaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menjalankan fungsinya Perpusnas RI mempunyai wewenang, diantaranya:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro, di bidang perpustakaan.
2. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidang perpustakaan.
4. Wewenang lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:  a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perpustakaan, b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya.

D. Organisasi Perpustakaan Nasional RI

Untuk menyelengarakan tugas dan fungsi berdasarkan Keppres No. 11 tahun 1989 maka susunan organisasi Perpusnas RI terdiri dari:

1. Kepala.
2. Sekretariat.
3. Direktorat Pengembangan Tenaga dan Kerjasama Perpustakaan.
4. Direktorat Bina Sistem Perpustakaan dan Pengendalian.
5. Pusat Jasa Perpustakaan.
6. Pusat Deposit dan Konservasi.
7. Perpustakaan Daerah.

Dengan adanya perubahan Keppres tentang Perpusnas maka organisasi Perpusnas RI-pun berubah. Susunan organisasi Perpusnas RI tertuang dalam Keputusan Kepala Perpusnas RI No. 3 tahun 2001 ialah sebagai berikut:

1. Kepala.
2. Sekretariat utama
3. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi.
4. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.

E. Perpustakaan Daerah

Perpustakaan Daerah merupakan satuan  organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional RI yang berada di daerah, yaitu berlokasi di Ibu Kota Daerah Tingkat I/ Propinsi. DKI sudah terdapat Perpuistakaan Nasional RI maka Perpustakaan Daerah di Jakarta di lebur ke dalam Perpustakaan Nasional sehingga hanya terdapat 26 Perpuistakaan Daerah di Ibu Kota Daerah Tingkat I/ Propinsi.

Dengan adanya otonomi daerah dan perubahan struktur organisasi maka Perpusda sudah bukan lagi menjadi jajaran Perpusnas. Melainkan sudah dalam organisasi Pemerintahan Daerah Tingkat I atau Provinsi. Namanyapun bukan lagi Perpustakaan Daerah, melainkan menjadi Badan Perpustakaan Daerah.

F. Layanan Perpustakaan dan Informasi.

Kerjasama antarperpustakaan di Indoneia dimulai sejak tahun 1970-an dan pada bulan Juli 1971 di Bandung diselenggarakan lokakarya atau workshop jaringan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Hasil lokakarya ini menyebutkan adanya 4 jaringan perpustakaan dokumentasi, dan informasi berdasarkan cakupan bidang atau disiplin ilmu sebagai berikut:

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
2. Biologi dan Pertanian.
3. Kedokteran dan Kesehatan.
4. Ilmu Sosial dan Kemanusiaan.

G. Pelestarian Bahan Pustaka

Kegiatan pelestarian bahan pustaka pada hakikatnya mencakup dua segi, yaitu melestarikan kandungan informasi dan melestarikan fisik dokumen atau bahan pustaka bersangkutan. Untuk melestarikan kandungan informasi maka informasi yang dimuat dalam media bahan pustaka, seperti majalah, buku, dan dokumen lainnya dapat dialih bentuk ke dalam media lain, seperti mikrofilm, mikrofis, compact disk (CD), dan media rekam lainnya. Sedangkan kegiatan melestarikan bahan pustaka dan dokumen dilakuakan dengan berbagai kegiatan, seperti fumigasi, laminasi, dan enkapsulasi, serta berbagai upaya dan cara untuk memperpanjang umur bahan pustaka dan dokumen.

H. Pembinaan Dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

Tenaga yang bekerja di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu:

1. Tenaga perpustakaan yang berkualifikasi pendidikan bidang perpustakaan, mulai dari Diploma (D-II dan D-III), Strata 1, Strata 2, serta Strata 3.
2. Tenaga perpustakaan yang berkualifikasi pendidikan bidang nonperpustakaan, mulai dari Diploma (D-II dan D-III), Strata 1, Strata 2, serta Strata 3.
3. Tenaga perpustakaan yang berkualifikasi pendidikan setingkat SLTA atau jenjang pendidikan dibawahnya.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan maka sesuai Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala BKN No. 23 tahun 2003 dan No. 21 Tahun 2003, Perpusnas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi pustakawan.
2. Penyelengaraan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi pustakawan.
3. Penetapan standart kompetensi dan jabatan pustakawan.
4. Fasilitas penyusunan dan penetapan etika profesi pustakawan.
5. Penyusunan formasi jabatan pustakawan.
6. Pengembangan system informasi jabatan pustakawan.

I. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Jenis-jenis perpustakaan di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Perpusnas RI dan perpustakaan-perpustakaan Daerah.
2. Perpustakaan Umum.
3. Perpustakaan Sekolah.
4. Perpustakaan Perguruan Tinggi/Universitas.
5. Perpustakaan Khusus.

Upaya pembinaan dan pengembangan berbagai jenis perpustakaan tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Perpusnas RI dan Badan Perpustakaan Daerah. Maka, Pada tahun 1992 dilakukan kesepakatan secara formal antara Perpusnas RI dan beberapa instansi dan departemen yang terkait. Kesepakatan Formal tersebut dituangkan dalam penandatanganan Surat-surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepala Perpusnas RI dan berbagai instasi dan departemen berikut.

1. Universitas Terbuka.
2. Lembaga Administrasi Negara.
3. Departemen Dalam Negeri.
4. Departemen Agama.
5. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.